suaramaluku.com – Dibutuhkan perhatian dan pertimbangan semua pihak terhadap kekhasan propinsi kepulauan seperti Maluku terkait kebijakan penanganan Covid-19, baik yang menyangkut bidang kesehatan maupun pemulihan ekonomi.
Penegasan tersebut disampaikan Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Dr Theofransus Litaay dalam rilisnya kepada suaramaluku.com dan satumaluku.id,, Minggu (5/9/2021).
Menurut Theofransus Litaay yang akrab dipanggil Theo, keberadaan pihaknya di Kota Ambon dalam rangka pelaksanaan tugas monitoring dan verifikasi lapangan atas pelayanan kesehatan dan situasi Kamtibmas yang dilaksanakan Kedeputian V KSP pada tanggal 2-5 September 2021.
Selain dirinya, personel yang bertugas dalam kunjungan ini adalah Dr Mufti Makarim Alhalaq (Tenaga Ahli Utama KSP), dan Raditya Herpramudita (Tenaga Terampil KSP).
Selama di Ambon, Kedeputian V KSP telah bertemu dengan Dinas Kesehatan Propinsi Maluku dan Kota Ambon, serta instansi lain seperti TNI, Polri, Lantamal, dan BIN yang turut memberikan dukungan penanganan Covid 19 pada 5M, 3T dan vaksinasi di Provinsi Maluku.
“Kami menyerap masukan dan informasi dari berbagai pihak di Ambon. Dapat disimpulkan bahwa Maluku perlu pendekatan penanganan yang memperhatikan karakter provinsi kepulauan, dimana tantangan transportasi ke pulau-pulau kecil dan keterbatasan jaringan internet jadi isu yang disampaikan kepada kami,” ungkap Theo.
Sedangkan rekannya Mufti Makarim mengatakan, “Pemerintahan kabupaten yang berada di pulau besar tidak menghadapi kendala ini, sehingga diharapkan dapat menjalankan penanganan Covid 19 dengan baik”.
Saat mengunjungi kegiatan vaksinasi siswa di SMA Negeri 1 Ambon, Theo sampaikan bahwa, “Vaksinasi siswa yang dilakukan secara massif di Kota Ambon dapat menjadi model sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri dan BIN guna tingkatkan capaian vaksinasi. Namun perlu dipikirkan pemecahan masalah vaksinasi di luar Ambon, terutama pulau-pulau kecil.”
Selain itu, Mufti Makarim mencontohkan, terbatasnya transportasi antar pulau, waktu perjalanan laut yang lama, serta potensi gangguan cuaca sebagai situasi yang harus dihadapi berbagai pihak.
“Untuk dapat membawa vaksin dengan aman petugas perlu mencari akal. Sehingga memang ada tempat-tempat yang hingga sekarang tidak terjangkau vaksin. Gangguan internet juga mengakibatkan terlambatnya pelaporan, sehingga meskipun di data online status vaksin belum terpakai, faktanya di lapangan stok sudah tidak ada.”
Terkait karakter propinsi kepulauan, Theo Litaay melihat ini bisa menjadi keuntungan bagi masyarakat setempat karena itu menjadi semacam penyekatan alami untuk lalulintas manusia.
“Angka positif Covid-19 di luar Ambon relatif rendah, bahkan ada yang nol. Karena itu perlu diatur kelonggaran yang dapat diterapkan terkait kegiatan sosial, ekonomi dan pendidikan. Namun saya tetap mengingatkan bahwa sesuai arahan Presiden program 3T dan program vaksinasi tetap harus dilaksanakan dan disiplin 5M seperti memakai masker tidak boleh ditinggalkan,” ungkap Theo.
Ia menambahkan, Kedeputian V Kantor Staf Presiden juga menyerap aspirasi masyarakat melalui Focus Group Discussion bertema “Partisipasi Masyarakat Dalam Penguatan Ketahanan Nasional Dalam Masa Pandemi COVID-19” secara daring dengan mengundang akademi dan tokoh masyarakat termasuk Rektor Unpatti Prof Martinus Saptenno dan Rektor IAIN Ambon Dr Zainal Abidin Rahawarin.
Juga tokoh agama dalam hal ini Ketua Sinode GPM Pdt Elifas Maspaitella dan pakar sosiologi agama IAIN Ambon Dr Abidin Wakanno. Perspektif psikologi sosial disampaikan akademisi Unpatti, Theofanny Rampisela.
Dalam diskusi tersebut, Dr Mufti Makarim menyampaikan bahwa “Berbagai masukan seperti perbaikan komunikasi kebijakan pemerintah dengan melibatkan tokoh agama sebagai penyambung lidah kepada masyarakat dan pengelolaan dampak sosial, ekonomi, politik dan kamtibmas menjadi bagian dari agenda-agenda strategis yang akan ditindaklanjuti,” tambahnya. (SM-05)
