satumalukuID – Mantan atlit dan pelatih PPLP dayung Maluku yang kini berprofesi sebagai advokat di Jakarta Arsi Divinubun, SH, MH meminta Pemprov Maluku transparan soal bonus atlit peraih medali di PON XX Papua.
Pernyataan senada diperkuat Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat M Syahyan RW yang menyebut dengan menggunakan anggaran APBD untuk bonus atlit, berarti masyarakat berhak tahu karena itu dana publik.
“Pernyataan Ketua DPRD Lucky Wattimury jangan hanya lips service semata. Harus transparan bersama pemprov mengumumkan secara terbuka berapa besar anggaran yang disiapkan untuk bonus atlit Maluku yang beprestasi di PON Papua,” ungkap Divinubun kepada media ini, Sabtu (2/10/2021).
Kandidat Doktor Hukum Universitas Jayabaya Jakarta ini mengingatkan, saat ini, era transparansi. Semua sistem dibangun untuk melindungi kepentingan publik. Termasuk kepentingan untuk mendapatkan keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran di APBN maupun APBD.
“Ada UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mewajibkan pemerintah bersikap transparan terkait dana publik,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury memastikan pemprov dan DPRD Maluku telah menganggarkan bonus untuk atlet-atlet Maluku di APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021. (Baca: Bonus Atlit Maluku Peraih Medali Sudah Dianggarkan, Wattimury: Dibayar Usai PON Papua).
Pernyataan Lucky Wattimury kemudian menuai kritik karena disampaikan saat atlit Maluku sudah berada di Papua dan bahkan sudah ada yang bertanding. Apalagi Lucky Wattimury tidak membeber berapa dana yang diperuntukkan bagi atlit di PON Papua. (Baca: Soal Bonus Atlet Maluku di PON Papua, Wattimury Di-Kick Balik Netizen: Nilainya Berapa).
Divinubun juga mengingatkan kalau tidak transparan nanti akan terjadi pola mencari alasan pembenaran sehingga atlit yang meraih medali hanya menerima “hadiah” ala kadarnya.
“Bonus atlet itu nilainya harus disampaikan sebelum mereka bertanding sehingga ada motivasi yang kuat untuk meraih juara. Jika ada sesuatu yang diimpikan maka atlet tetsebut akan maksimal mempersembahkan yang terbaik dalam lomba atau bertanding,” ungkap Divinubun.
BACA JUGA:
- Gubernur Maluku Lepas Kontingen Maluku Secara Virtual, Tak Ada Kepastian Bonus Atlet dan Pelatih
- 3 Kali Bela Maluku di PON, 2 Kali Raih Emas; Yamin Rahayaan Masih Kerja Serabutan).
Terpisah, kepada media ini, Komisioner KIP Pusat M Syahyan RW menjelaskan, terkait anggaran atau bonus Atlet Maluku di PON Papua, semestinya diumumkan ke publik secara jelas. Sebab anggaran tersebut bersumber dari APBD.
Menurut Syahyan, UU Nomor 14 Tahun 2008 ttentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak warga negara untuk mendapat akses informasi dari badan publik. Selain itu, mewajibkan Badan publik utk membuka akses informasi publik baik diminta atau tidak diminta.
“Terkait anggaran atau bonus Atlet Maluku di PON Papua, semestinya diumumkan ke publik secara jelas. Sebab anggaran tersebut bersumber dari APBD,” ungkap Syahyan.
Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan provinsi Maluku tahun 2021 sudah resmi ditetapkan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (1/10/2021) malam.
Sayangnya, hingga saat ini tidak ada satupun pejabat DPRD maupun Pemprov Maluku yang berbicara terbuka soal bonus atlet di PON Papua.
