suaramaluku.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memutakhirkan data jaringan jalan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan melalui Keasdepan Infrastruktur Fisik telah menerjunkan tim untuk melaksanakan tracking jalan pada 14-16 Juni 2022 lalu.
Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin, mengatakan, pihaknya telah melaksanakan koordinasi terkait tracking jalan bersama Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), dan Kadis Pekerjaan Umum sebelum ke lapangan.
Mantan Pangdam Pattimura ini menjelaskan, bahwa terdapat tiga tim yang diterjunkan ke lapangan. Tiga tim tersebut mensurvei beberapa ruas jalan.
Antara lain ruas sepanjang Jalan Trans Kalimantan/Jalan Nasional (Binuang–Long Umung–Long Bawan) dan Jalan Lingkar Krayan (Long Layu–Binuang) di Kecamatan Krayan Timur, Mualak–Long Puak jalan non status sebagai penghubung ke Kecamatan Krayan Barat, Jalan Bario pada Desa Long Tugul–Lembudud, dan beberapa ruas jalan desa berstatus jalan kabupaten sebagai akses menuju pertanian, perkebunan dan peternakan pada 12 desa.
Ia mengatakan tim BNPP mendapati masih adanya ruas-ruas jalan yang berupa tanah, tanah lumpur, dan tumpang tindih dalam fungsi dan statusnya. Ruas-ruas jalan tersebut perlu penanganan serius untuk ditangani teknis terkait.
“Sehingga diperlukan koreksi dan penyesuaian ruas-ruas jalan sesuai Surat Keputusan yang diturunkan dari SK Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten,” ujar Jeffry Rahawarin di Kantor BNPP, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2022) yang dirilis oleh Humas BNPP kepada media ini, Jumat (1/7/2022).
Ia mengungkapkan updating SK Jalan Desa Strategis tersebut perlu dilakukan untuk memfasilitasi usulan pembangunan jalan non status agar dapat diusulkan dalam DAK Fisik Transdes.
Lebih lanjut, mantan Pangkogabwilhan III itu menyatakan, BNPP akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga mitra BNPP dan Pemda Nunukan untuk membahas hasil survei jalan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan.
“Sebagai tindaklanjut tracking dimaksud, segera pada kesempatan pertama akan dilakukan rapat koordinasi bersama Kementerian Mitra dan Pemerintah Daerah Nunukan di Jakarta,” tambah alumni SMA Negeri 1 Ambon ini. (SM-05)
