suaramaluku.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali melaksanakan kunjungan lapangan untuk menapaki infrastruktur jalan di perbatasan negara.
Kali ini, tim BNPP yang dipimpin Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Letjen TNI Purn Jeffry Apoly Rahawarin (JAR), melaksanakan tracking jalan di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).
Sesuai rilis Humas BNPP kepada media ini, tracking jalan dilaksanakan di empat kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di Kabupaten Malra, yaitu Kecamatan Kei Besar, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Selatan, dan Kei Besar Selatan Barat, pada 12-15 Juli 2022.
JAR mengungkapkan bahwa BNPP melalui Asisten Deputi Infrastruktur Fisik dan dua tim lapangan lainnya didampingi oleh Ketua dan Wakil Ketua DPR Kabupaten Malra menemukan kondisi eksisting infrastruktur jalan di empat Lokpri tersebut.
Mantan Pangdam Pattimura itu menuturkan, untuk Kecamatan Kei Besar terdapat jalan antar desa di Kampung Ohoiel yang terputus akibat abrasi pantai.
Sementara di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, BNPP mendapati ruas jalan provinsi lingkar pulau menuju ke kampung-kampung masih banyak yang dalam keadaan berbatu dengan kondisi rusak berat. Juga terdapat 30 ruas jalan strategis desa yang masih berbentuk tanah dan sebagian sudah dibangun melalui dana aspirasi.
Selain jalan, bangunan jembatan juga menjadi fokus peninjauan BNPP kali ini. BNPP telah mencatat bahwa terdapat jembatan roboh di Kampung Reyamru yang merupakan akses dari Elat ke Holai. Akibatkan terputusnya akses kendaraan roda empat, namun masyarakat sekitar masih dapat melalui jembatan ini dengan kendaraan roda dua.
Masih di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, terdapat jembatan besi sepanjang 30 m di Holai, namun diakibatkan kemiringan struktur tanah yang berbukit menyebabkan sulitnya akses menuju Kampung Ohiraut dan Kantor Kecamatan.
“Kami juga mencatat terdapat pembangunan jembatan di Kampung Holai, yang sudah ada badannya namun belum ada bentangan jembatan, dikarenakan kurangnya anggaran kementerian/lembaga yang mengakibatkan terhentinya pembangunan dengan panjang 50m,” ungkap JAR, Sabtu (16/7/2022).
Lebih lanjut ia beberkan apa yang timnya peroleh di Kecamatan Kei Besar Selatan. Disini tim dari BNPP menemukan jalan kabupaten dengan kondisi baik hingga rusak karena sedang dalam proses pengerjaan/perbaikan dengan jenis perkerasan lapis aspal. Jalan ini merupakan akses dari Kecamatan Kei Besar menuju Kecamatan Kei Besar Selatan.
Kemudian pada Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, JAR menjelaskan bahwa daerah ini tidak memiliki jalan darat yang memadai. Masyarakat hanya dapat gunakan jalan setapak yang berlumpur melalui hutan atau pakai moda trasportasi laut untuk jangkau Kei Besar Selatan Barat.
Banyak kampung di sepanjang pantai bagian barat menggantungkan moda laut untuk mobilitas sehari-hari karena tidak ada jalan darat yang layak untuk dilewati. Namun, di kecamatan ini juga terdapat jalan kabupaten dengan kondisi cukup baik, sudah beraspal dan beberapa titik jalan berlubang.
Juga terdapat ruas jalan desa Ruas Weduarfer-Tapal Batas dan ruas jalan desa Kampung Uat Ngan dengan kondisi cukup baik atau rusak ringan.
“Kami menilai sangat diperlukan percepatan pembangunan ruas jalan tembus dari Weduar ke Kilwat yang hubungkan Kecamatan Kei Besar Selatan dan Kei Besar Selatan Barat,” harap eks Pangkogabwilhan III ini.
Selain menilik kondisi eksisting infrastruktur jalan, BNPP juga menelusuri aliran listrik, jaringan komunikasi dan ketersediaan Base Transceiver Station (BTS) di empat Kecamatan Lokpri.
BNPP mendapati pada umumnya kondisi listrik di empat Kecamatan Lokpri ini relatif baik dengan sumber PLN dan suryacell. Namun pada akses telekomunikasi jaringan 2G/3G/4G masih belum stabil dan terdapat beberapa titik blankspot/tidak ada sinyal. Sebanyak 15 Tower BTS telah terpasang pada seluruh Lokpri dan sudah diakses sebanyak 64 desa di wilayah perbatasan.
Sebagai badan yang mengkoordinasikan pengelolaan kawasan perbatasan, BNPP akan menyampaikan hasil tracking jalan dan beberapa temuan lainnya kepada Kementerian/Lembaga anggota BNPP agar dapat segera ditindaklanjuti.
Termasuk usulan Pemerintah Daerah untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kei Besar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (SM-05)
