Begini Penjelasan Pemkot Ambon Terkait ADD 2023 Yang Belum Cair

oleh -53 views
oleh
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Ronald H. Lekransy. (Foto ist).

suaramaluku.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Ronald H. Lekransy selaku juru bicara Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, memberikan klarifikasi terkait Pemberitaan Alokasi Dana Desa (ADD) bulan November dan Desember 2023 yang hingga saat ini belum dicairkan.

Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/5/24) Lekransy mengungkapkan, bahwa sesuai Mandatory Spending atau Belanja/pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang, maka Alokasi ADD paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Hal ini merupakan amanat Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam pendekatan itu, maka untuk ADD tahun 2023 sendiri, lanjutnya, pagu yang dianggarkan bagi 30 Desa/Negeri yakni sebesar Rp 67.589.651.800, dengan realisasi Rp 56.324.709.740.

“Itu artinya masih ada kekurangan sebesar Rp 11. 264.942.060 untuk ADD bulan November dan Desember 2023,” katanya.

Ia mengungkapkan kekurangan ini akan diakomodir dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, sehingga dapat dicairkan bagi semua Desa/Negeri di Kota ini.

Sementara itu, terkait dengan ADD Tahun 2024, dirinya menerangkan pagu anggarannya sebesar Rp 72.093.383.400 dan sudah terealisasi dua bulan yaitu Januari dan Februari, masing-masing Rp. 6.007.698.608.

“Berdasarkan koordinasi dengan kepala BPKAD maka disampaikan bahwa di bulan Mei ini sementara proses untuk pencairan ADD bulan Maret 2024,” bebernya.

Lekransy membantah bahwa Pj. Walikota, Bodewin M. Wattimena memberikan arahan khusus kepada para Kepala Desa (Kades) untuk membatasi pemberian informasi terkait ADD kepada masyarakat, termasuk kepada media.

“Malah sebaliknya, sebagai pimpinan daerah bapak Pj. Walikota Ambon, senantiasa mengingatkan dan terus mendorong transparansi pengelolaan keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), untuk dapat diketahui oleh publik,” tegasnya.

Terkait pernyataan Kades Latta Hansje Totomutu kepada salah satu media di kota Ambon, lanjut Lekransy, beliau sebenarnya berharap agar permintaan data dan atau informasi terkait kerja desa perlu diawali dengan komunikasi awal melalui surat permohonan data/informasi supaya pihaknya dapat siapkan kebutuhan data dan informasi yang diminta dengan baik.

“Jadi perlu ditegaskan bahwa tidak ada arahan khusus dari Pj. Walikota kepada para kepala desa/negeri untuk membatasi pemberian informasi kepada masyarakat, termasuk kepada teman-teman media massa,” tandasnya.

Dia berharap, apabila ada permintaan data atau informasi pada badan publik di Pemkot Ambon, maka masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), agar kebutuhan data tersebut dapat disiapkan dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. (*/SM-05))

 

No More Posts Available.

No more pages to load.