suaramaluku.com – Dijadwalkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian dan Menteri Kordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD akan tiba di Kota Ambon, Rabu (14/6/2023).
Kedatangan kedua menteri tersebut terkait agenda Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) tahun 2023 di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Letjen TNI (Purn) Jeffry A. Rahawarin tentang serangkaian kegiatan yang akan dihadiri dua menteri itu di Kota Ambon maupun di Tiakur.
“Kedua menteri tersebut akan tiba di Ambon besok (Rabu), sekitar pukul 15.10 WIT dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara,” ujar Rahawarin, Selasa (13/6/2023).
Menurutnya, setibanya di Bandara Pattimura, kedua menteri akan langsung menuju Kantor Gubernur Maluku untuk memberikan arahan umum pada pukul 16.15 WIT.
“Kemudian akan melakukan salat magrib di Masjid Raya Alfatah Ambon, dilanjutkan dengan jamuan makan malam di kediaman pribadi Gubenur Maluku dan kembali untuk beristirahat di The Natsepa Hotel,” ujarnya.
Rahawarin menjelaskan, pada Kamis 15 Juni 2023, Tito Karnavian dan Mahfud MD akan melanjutkan perjalanan ke Maluku Barat Daya dan menyambangi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yakni Pulau Meatimiarang.
Di pulau yang berbatasan langsung dengan Timor Leste itu, mereka akan melakukan peninjauan sarana dan prasarana, melakukan dialog dan menyerahkan bantuan kepada satgas dan masyarakat setempat.
“Nanti saat pembukaan Gerbangdutas juga kedua menteri akan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat di lokasi Gerbangdutas,” katanya.
Dijelaskan, Gerbangdutas merupakan tindak lanjut Mendagri selaku Kepala BNPP untuk terus mendorong kebijakan dan langkah kolektif bersama semua pemangku kepentingan untuk membangun daerah perbatasan.
“Nantinya kegiatan Gerbangdutas dan kunjungan ke PPKT ini meliputi rapat koordinasi dengan pejabat pemerintah, TNI, dan Polri di Ambon, pencanangan Gerbangdutas, laporan kesehatan ibu dan anak, layanan kependudukan dan catatan sipil, serta kunjungan ke PPKT,” ucapnya.
Seluruh rangkaian kegiatan itu diprioritaskan pada 12 titik lokasi di MBD, diantaranya Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Mdona Hiera, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, dan Kecamatan Wetar.
Isu strategis di Kabupaten MBD yakni, aksesibilitas dan kesulitan geografis wilayah, konektivitas antar wilayah yang belum optimal, belum maksimalnya pengembangan ekonomi dan ketahanan pangan, belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat desa, serta rendahnya inovasi dan kreativitas birokrasi. (*/SM-05)
