suaramaluku.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mercy Chriesty Barends, menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kembali terjadinya konflik antarwarga di Kota Dobo, ibukota Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, yang menimbulkan ketegangan dan keresahan di tengah masyarakat.
Mercy mempertanyakan kinerja Polres Kepulauan Aru, konflik terus berulang sejak awal tahun. Konflik antar warga Desa Longgar dan Apara, 2 orang tewas, 18 rumah terbakar, 25 korban luka-luka.
Menyusul konflik antara warga Salarem dan Kalar-Kalar yang berlangsung selama 3 bulan. Kejadian konflik berulang ditandai dengan bentrokan Mei dan Juni. Lewat upaya semua pihak tanggal 4 Juli deklarasi damai akhirnya terjadi.
Baru selisih satu bulan, kembali terjadi bentrokan antarwarga di kawasan Kampung Pisang dan Besi Tua beberapa hari lalu.
Rentetan peristiwa ini menunjukkan bahwa situasi keamanan di Dobo belum sepenuhnya terkendali dan memerlukan langkah luar biasa dari aparat penegak hukum.
“Saya mendesak Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Maluku untuk mengevaluasi kinerja Polres Kepulauan Aru secara objektif dan komprehensif. Deteksi dini Polres sepertinya tidak jalan. Dobo ini kota kecil bukan kota besar yang penanganannya rumit dan kompleks,” tegas Mercy, dalam rilisnya yang diterima Rabu (6/8/2026).
Aksi kekerasan terus berulang membuktikan deteksi dini Polres setempat lemah. Penanganan yang dilakukan selama ini seperti pemadam kebakaran, sudah kejadian baru bergerak menangani. Mestinya upaya pencegahan dapat dilakukan untuk hindari konflik lebih luas.
Sebagai Anggota Komisi III DPR RI dari Daerah Pemilihan Maluku dan sebagai anak negeri Aru, Mercy menegaskan bahwa masyarakat Aru dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi persaudaraan, adat istiadat, dan semangat hidup orang basudara.
Namun di sisi lain, karakter masyarakat tampaknya sangat rentan tindak kekerasan. Dipicu isu kecil jika tidak tertangani dengan baik bisa melebar menjadi konflik yang lebih luas.
Apakah karena pola hidup komunal dengan ruang sosial yang padat di Kota Dobo, terpuruk karena kemiskinan, sehingga mudah terprovokasi melakukan kekerasan, hal ini harus menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Mercy juga meminta aparat keamanan gabungan yang sementara disiagakan di sejumlah titik rawan yang berpotensi menjadi lokasi bentrokan, dapat mencegah aksi balas dendam, serta mengidentifikasi aktor-aktor yang diduga memprovokasi dan memperkeruh keadaan.
Jangan sampai konflik ini terus berulang karena lemahnya tindakan pencegahan maupun penegakan hukum.
“Penegakan hukum harus menjadi prioritas. Siapa pun yang memprovokasi, menghasut, membawa senjata tajam, atau melakukan tindak pidana harus diproses secara transparan dan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat Aru untuk terus menjadi agen perdamaian mengedepankan dialog, rekonsiliasi, dan nilai-nilai adat sebagai jalan utama menyelesaikan persoalan.
“Kepada seluruh masyarakat Aru, saya mengajak kita semua menahan diri, tidak mudah terprovokasi yang menjurus ke pertikaian atau konflik antar warga yang lebih luas, serta menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada aparat. Jangan membalas kekerasan dengan kekerasan, karena yang rugi kita sendiri masyarakat Aru,” himbau Mercy.
Sebagai mitra kerja Polri, Komisi III DPR RI akan terus memberikan perhatian serius terhadap perkembangan situasi keamanan di Kabupaten Kepulauan Aru.
Ia menegaskan bahwa aparat kepolisian harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum yang cepat, adil, profesional, dan berkeadilan.
“Sudah saatnya rantai konflik ini dihentikan. Menyadari konflik berulang antar warga di Kota Dobo tentunya Polres Kepulauan Aru punya catatan evaluasi tersendiri”.
Tingkatkan pencegahan lewat sosialisasi kesadaran hukum masyarakat, kalau sudah jalan lebih digencarkan lagi, perkuat dialog lintas pihak dengan kedepankan nilai adat dan budaya, evaluasi menyeluruh deteksi dini dan tindak tegas yang memprovokasi konflik.
“Jangan biarkan Dobo jadi medan konflik antar warga,” tutup Mercy. (*/SM-05)
