BPK Sedang Periksa Soal Uang Makan Minum dan Perjalanan Dinas di Pemkot Ambon

oleh -902 views
oleh
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Joy Adriaansz. -dok-

suaramaluku.com – Menyikapi isu yang beredar ditengah masyarakat Kota Ambon terkait polemik uang makan minum serta uang perjalanan dinas Sekretariat Kota (Setkot) Ambon, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon angkat bicara.

Pemkot Ambon lewat Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Joy Adriaansz yang juga selaku Juru Bicara (Jubir) Pemkot Ambon mengatakan, bahwa hal itu masih dalam tahap atau proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jadi hal tersebut sesungguhnya masih dalam tahap pemeriksaan yang dilakukan BPK. Ini merupakan bagian dari tugas rutin tahunan pihak BPK untuk melakukan audit keuangan terhadap Pemerintah Kota Ambon,” ujar Joy kepada Tim Media Center melalui saluran telepon, Rabu (19/4/23).

Ia menjelaskan, ada dua tahapan besar dalam suatu proses pemeriksaan, yakni Audit Pendahuluan dan Audit Rinci.

“Untuk audit pendahuluan yang didalamnya adalah permintaan data awal, sudah dilakukan. Sekarang sudah ada pada tahap audit rinci. Didalam audit rinci, kurang lebih ada empat tahapan, yang pertama terkait akun-akun yang ada didalam laporan keuangan, kedua adalah konfirmasi data-data pemeriksaan. Saat ini proses yang dilakukan baru sampai pada tahap konfirmasi data pemeriksaan, ” jelasnya.

Untuk poin ketiga dan keempat, lanjut Joy, yakni penyampaian temuan sementara (pokok-pokok hasil pemeriksaan) yang nanti akan ditanggapi oleh SKPD terkait dan yang terakhir adalah penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP).

“Proses pemeriksaan masih terus berlangsung, jadi belum tentu informasi yang beredar dikalangan masyarakat lewat beberapa media tentang penyelewengan dana sebesar yang disebutkan nantinya menjadi temuan akhir. Karena pada prinsipnya hasil tersebut belum menjadi temuan yang disampaikan pihak pemeriksa yang dalam hal ini adalah BPK kepada Pemkot,” akunya.

Dia mengaku, Pemkot Ambon selalu menjunjung tinggi aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya terkait Keterbukaan Informasi Pubilk yang tertuang dalam Undang-Undang No 14 tahun 2018.

“Jika hasil pemeriksaan sudah dikeluarkan, maka Pemkot Ambon akan menindak lanjuti hasil pemeriksaan tersebut sebagai finalisasi dan akan menginformasikan kepada masyarakat, guna menjaga kepercayaan publik terhadap Pemkot Ambon,” ujar Joy.Adriaansz. (*/SM-05)

No More Posts Available.

No more pages to load.