suaramaluku.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyampaikan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk dibahas pada Pembicaraan Tingkat I dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Gedung DPRD Kota Ambon, Selasa (7/10/25).
Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyampaikan empat Ranperda tersebut terdiri atas tiga usulan legislatif dan satu usulan eksekutif.
“Tga Ranperda yang merupakan usulan legislatif, yaitu: Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok; Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; serta Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Yapono dan satu usulan eksekutif, yaitu Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah,” urainya.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi penting dalam pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah, sebagai landasan hukum pemerintahan daerah dan wadah aspirasi masyarakat.
Karena itu, penyusunan keempat Ranperda tersebut merupakan langkah nyata Pemerintah Kota Ambon dan DPRD untuk memperkuat regulasi daerah dalam berbagai bidang.
Dijelaskan bahwa Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) disusun untuk menekan kebiasaan merokok yang semakin meluas di kalangan masyarakat, terutama anak-anak dan remaja sebagai akibat gencarnya promosi rokok di berbagai media massa.
“Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok telah menjadi semakin serius, mengingat merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif),” katanya.
Ia menegaskan, penetapan kawasan tanpa rokok merupakan bagian dari upaya menciptakan dan menjaga udara bersih dan sehat sebagai hak setiap orang.
“Dalam rangka menghormati hak asasi manusia, perlu dibuat suatu peraturan daerah yang mengatur kawasan tanpa rokok,” tambahnya.
Kawasan tanpa rokok, lanjutnya, akan diberlakukan di tempat pelayanan kesehatan, tempat belajar-mengajar, tempat ibadah, angkutan umum, serta tempat umum lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Walikota menegaskan, Ranperda ini disusun untuk memperkuat perlindungan hukum dan sosial terhadap kelompok rentan tersebut.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah persoalan kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan kebijakan yang menjamin perlindungan serta meningkatkan kualitas hidup korban,” tegasnya.
Ia menambahkan, kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga psikologis yang dapat mempengaruhi kualitas hidup korban.
“Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Ambon agar terhindar dari ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk peraturan daerah,” jelasnya.
Ia menyebut, kebijakan ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib pemerintah daerah.
Selanjutnya, Wattimena juga menjelaskan mengenai pentingnya penyertaan modal daerah dalam meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Penyertaan modal daerah ke dalam badan usaha milik daerah adalah salah satu bentuk kegiatan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat,” katanya.
Ditegaskan, bahwa setiap penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam peraturan daerah tersendiri.
“Dalam upaya meningkatkan perkembangan BUMD, pelayanan air minum, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan perekonomian daerah, Pemkot Ambon telah lakukan berbagai upaya antara lain melalui penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Yapono,” lanjutnya.
Terakhir, Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun untuk mengarahkan pembangunan kota secara terpadu dan berkelanjutan.
“Kota Ambon memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai sentra pelayanan perdagangan dan jasa di Provinsi Maluku, bahkan telah mencapai lingkup internasional.
Dinamika dan aktivitas kota yang sangat tinggi memicu perkembangan kota yang cepat, untuk itu diperlukan upaya pengendalian secara terpadu agar pembangunan kota dapat lebih terarah dan bermanfaat,” ungkapnya.
RTRW, lanjutnya, disusun untuk mengatur visi, misi, strategi pengembangan, serta pola dan struktur ruang kota Ambon agar pembangunan lebih serasi dan terintegrasi.
Walikota menyampaikan apresiasi dan harapan kepada DPRD Kota Ambon atas dukungan dan kerja sama yang terjalin selama ini.
“Saya sangat berharap, dengan diusulkan empat Ranperda ini, seluruh upaya yang kita rencanakan dapat terwujud untuk kemajuan Ambon yang lebih baik. Terima kasih yang setingginya kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat atas dukungan dan kerjasama kemitraan yang erat bersama Pemkot Ambon,” tutup Wattimena. (*/SM-05)
