suaramaluku.com – Penjabat Bupati Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Muhammat Marasabessy,, mengajak dan minta dukungan DPRD setempat untuk menyelesaikan berbagai masalah yang selama ini masih belum selesai.
“Saya meminta dukungan DPRD untuk bersama-sama mengurusi masalah batas daerah, petuanan adat, pengungsi, pengangkatan kepala desa, Serta hal-hal lain yang dapat ganggu keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk biarkan konflik-konflik di Malteng terus berlanjut,” kata Marasabessy dalam pidatonya yang berlangsung di ruang sidang Paripurna DPRD Malteng, Sabtu (17/9/2022).
Kadis PUPR Provinsi Maluku itu juga ungkapkan, dalam waktu dekat Pemda Malteng akan bentuk Tim Asistensi Pengkajian Hukum untuk maksimalkan arahan Gubernur Maluku, agar situasi ini harus dapat program prioritas DPRD dan pemerintah.
“Secara teknis, Tim Hukum ini juga dapat membantu Bupati maupun perangkat OPD guna mendorong percepatan penyelesaian sengketa tapal batas maupun persoalan-persoalan strategis lainnya dalam urusan pemerintahan,” tuturnya.
Berkaitan dengan kenaikan harga BBM secara nasional dan situasi inflasi yang tinggi serta diikuti dengan kenaikan harga barang-barang, ia berharap, penyaluran pemberian program Bantuan Langsung Tunai (BLT) patut diawasi secara bersama agar tidak terjadi proses penyimpangan didalamnya.
“Saya minta agar semua petugas yang bertanggung jawab harus dapat memastikan bahwa masyarakat penerima adalah yang pantas menerima bantuan tersebut,” tandasnya.
Marasabessy berkomitmen, semasa jadi Penjabat Bupati akan lakukan terobosan strategis dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19, yang menimbulkan berbagai krisis dan aktivitas pelayanan publik tak berjalan maksimal. Akibatnya banyak hal belum dapat diimplementasikan karena refocusing anggaran.
Dalam sidang paripurna ini Marasabessy berharap, DPRD dan Pemda harus secepatnya berkolaborasi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan strategis, yang bermuara pada pengendalian inflasi daerah. sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terlayani dengan baik.
“Dengan demikian stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Malteng tetap terjaga dengan baik, dan ini akan berdampak positif terhadap pelaksanaan progam pembangunan,” jelasnya.
Berkaitan dengan itu ia juga meminta kepada DPRD Malteng, memberikan atensi serius terhadap kontruksi digitalisasi yang telah menjadi trend masa kini dan masa yang akan datang.
“Karena itu saya meminta DPRD dan pemerintah untuk dapat percepat ketersedian jaringan internet di negeri-negeri, sehingga menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi masyarakat serta interaksi sosial semakin terbuka dan bermanfaat,” katanya.
Dijelaskan, tugas beratnya adalah menjaga stabilitas politik di daerah ini. Terutama atensi khusus agar dapat mengawal tahapan dan pelaksanaan agenda demokrasi Pemilu serentak ini secara serius dan sungguh-sungguh.
“Karena kita hadapi tahun politik, tentunya kami berusaha untuk menjaga Integritas dan Independensi agar pemerintah kita terjaga dari gejolak politik yang ada. Komitmen kami akan mengawal pelaksanaan pesta demokrasi, baik Pemilihan Presiden,, Legislatif hingga proses Pemilukada agar tetap aman dan kondusif,” tuturnya.
Selain itu, Marasabessy mengatakan, dalam menjalankan tugas sebagai Penjabat Bupati Malteng, akan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Malteng tahun 2023-2026.
Untuk itu, langkah utama yang akan dilakukan adalah melakukan Penyelarasan RPD Daerah tahun 2023-2026, secara tematik, holistik, dan integratif, melalui kajian dan evaluasi secara komprehensif dengan melibatkan pakar profesional dan proporsional.
“Melalui Penyelarasan RPD ini, diharapkan dapat maksimalkan langkah-langkah strategis, penting dan prioritas untuk mendukung akselerasi pembangunan Kabupaten Maluku Tengah secara lebih efektif, cepat, dan terarah,” ungkapnya.
Sidang paripurna ini yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Malteng Fatsa Tuankota, dihadiri seluruh anggota DPRD serta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Malteng, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, kepala OPD, tokoh agama, masyarakat, ormas, serta pimpinan TNI/Polri. (FA)
