suaramaluku.com – Penjabat (Pj) Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena memberi usulan agar daerah Kepulauan juga mendapat perhatian dan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Makassar, selain 5 hasil rekomendasi.
“Daerah kepulauan itu perlu diperjuangkan juga oleh APEKSI. Memang tidak semua Anggota APEKSI bercirikan kepulauan. Tapi kalau kita kolaborasi bekerja bersama untuk menjadi perhatian, maka diusulkan kalau bisa mengenai daerah kepulauan juga dibawa dan dibahas dalam Rakernas nanti,” kata Wattimena, pada Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakerwil) VI APEKSI, di Papua Youth Creative Hub, Kota Jayapurn, Rabu (21/6/2023).
Menurut Wattimena, selama ini banyak masyarakat kota maupun kabupaten yang berada di daerah kepulauan, alami kesulitan dalam hal sarana transportasi, infrastruktur, yang turut berdampak pada biaya yang besar untuk aktivitas ekonomi. “Hal-hal ini juga patut mendapat perhatian kita bersama,” katanya.
Sementara itu, Ketua APEKSI Komisariat Wilayah VI, Capt H. Ali Ibrahim, mengatakan usulan yang disampaikan pada Rakerwil yang berlangsung 21- 22 Juni 2023 ini, akan ditampung sehingga dapat disampaikan dalam Rakornas APEKSI di Makassar.
Ia juga menjelaskan, ada 5 Rekomendasi utama yang telah dirumuskan dalam Rakerwil yakni, Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), Persoalan tenaga Honorer harus dituntaskan, Dana Kelurahan yang masih jauh dari harapan.
Terkait Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) 33 tahun 2020, tentang Standar Harga Satuan Regional yang mesti ditinjau kembali, serta harus ada Daerah Otonom Baru (DOB) kabupaten/kota pemekaran di Papua.
Pada Rakerwil VI APEKSI tersebut, delegasi Kota Ambon selain Pj.Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena juga didampingi Pj. Ketua TP-PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena, Asisten Sekkot bidang Administrasi Umum, Rulien Purmiasa; Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pieter Saimima.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang), Enrico Matitaputty; Kepala Inspektorat Jacob Silanno; Kadis KominfoSandi Joy Adriaansz; Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP), Alfredo Hehamahua; serta Kabag Pemerintahan Alfian Lewenusa. (SM-05)
