suaramaluku.com – Benhur G. Watubun kembali ditunjuk oleh DPP PDI Perjuangan sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku periode 2024 – 2029.
Sebelumnya Benhur juga menjadi pimpinan dewan periode 2019 – 2024 menggantikan Lucky Wattimury.
Penunjukan dia kembali sebagai ketua diputuskan oleh Surat Keputusan (SK) DPP PDI Perjuangan Nomor 6692/INDPP/IX/2024 yang diteken Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto tertanggal 13 September 2024.
“Iya benar. SK dari DPP PDI Perjuangan yang diteken Megawati Soekarnoputri serta Sekjen DPP menetapkan saya sebagai pimpinan DPRD Maluku,” ujar Benhur, saat dikonfirmasi Senin (30/9/2024).
Sebagai pimpinan sementara DPRD Maluku, menurutnya, setelah dibuat Tata Tertib DPRD oleh Pansus baru diketahui pembagian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan DPRD juga telah menyurati pimpinan parpol dan sudah selesai.
Ia mengatakan, untuk unsur pimpinan dewan ada tiga partai lain yang punya hak sesuai ketentuan dan perolehan suara hasil Pemilu Legislatif 2024, yaitu Partai Nasdem, PKS dan Gerindra yang duduki posisi wakil ketua.
Benhur jelaskan, selain dirinya dari PDI Perjuangan sebagai ketua dewan, juga Partai NasDem telah tetapkan Fauzan Rahawarin serta PKS menunjuk Abdulah Asis Sangkala sebagai Wakil Ketua (Waka) DPRD Maluku periode 2024 – 2029.
“Yang belum memasukan SK penetapan kadernya sebagai pimpinan dewan hanya dari Partai Gerindra,” ujarnya.
Tentang hal itu, saat dikonfirmasi media ini kepada anggota DPRD Maluku dari Gerindra, Johan Lewerisa, ia mengatakan, SK partainya sedang diproses.
“Untuk penetapan pimpinan dewan, SK nya sedang diproses di DPP. Karena dibuat untuk semua DPRD provinsi kabupaten kota seluruh Indonesia. Kita tunggu saja,” ujar Johan.
Sementara itu, Benhur juga menambahkan, sudah terbentuk 9 fraksi di DPRD Maluku periode 2024 -2029. Yang terdiri dari 7 fraksi utuh dan 2 fraksi gabungan.
Dua fraksi gabungan itu yakni Fraksi Amanah Persatuan yaitu dari PAN dan Perindo diketuai Amirudin serta Fraksi Nurani Pembangunan koalisi Partai Hanura dan PPP diketuai Edison Sarimanela.
Sebelumnya hal itu telah disampaikan Benhur saat memimpin rapat paripurna DPRD Maluku, dalam rangka pengumuman pembentukan fraksi-fraksi DPRD provinsi serta pembentukan Pansus Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Maluku.
“Parpol yang peroleh empat kursi sudah bisa bentuk fraksi tersendiri. Seperti Partai Golkar, PKB, dan Partai Demokrat tidak ingin bergabung dengan parpol lain di dalam satu fraksi,” jelasnya.
Untuk tujuh fraksi utuh di DPRD Maluku terdiri dari F-PDI Perjuangan diketuai Andre Taborat, F-NasDem diketuai Irawadi, F-Gerindra diketuai John Laipeny, F-PKS dipimpin Rostina, F-Golkar diketuai Junus Serang, F-PKB diketuai Moein Refra, serta F-Demokrat diketuai Halimun Sahulauw.
“Nasdem dan PKS sudah kirim SK penunjukan pimpinan dewan dan fraksi. Untuk PKS ketua fraksinya Rostina dan Sekretaris nya Sholihin Buton,” kata Benhur. (NP)
