suaramaluku.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon meminta maaf kepada seluruh tenaga kontrak yang berada di wilayah administrasinya, lantaran tidak dapat merealisasikan atau belum bisa bayar tunjangan hari raya (THR).
Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Sekretaris Kota (Sekkot), Robby Sapulette di ruang kerjanya, Selasa (25/03/25).
“Ini permohonan maaf dari Pemkot Ambon, karena tidak dapat menyediakan anggaran THR tenaga kontrak. Sedianya sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian THR dan Gaji ke 13 Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, itu hanya diberikan bagi DPRD, PNS, CPNS, dan PPPK,” ungkapnya kepada tim media center Diskominfo Kota Ambon.
Hal menjadi penting untuk disampaikan, atas dasar pertimbangan kondisi keuangan daerah Kota Ambon dan prioritas saat ini yang menjadi fokus Pemkot; antara lain merealisasikan kebijakan pusat terkait efisiensi anggaran dan beban hutang, Sertifikasi, ADD, TPP dan Gaji Kontrak senilai kurang lebih Rp. 107.104.948.000..
Untuk menjawab kebutuhan dimaksud, efisiensi telah dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen, serta menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk batasi serta melakukan efisiensi terhadap program/kegiatan dan belanja tahun 2025 yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi.
Dimana evaluasi terhadap masing-masing OPD akan dilaksanakan sesuai jadwal pada hari kamis 27 Maret 2025 yang dipimpin langsung oleh Walikota Ambon.
Menurut Sapulette, beban anggaran belanja Pemkot semakin besar juga dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat dengan penundaan waktu penerbitan SK PPPK secara nasional, mengakibatkan daerah kembali wajib anggarkan item belanja rutin terhadap gaji pegawai kontrak untuk 10 bulan ke depan; dan hal ini juga mempengaruhi kebijakan Pemkot terkait THR tenaga kontrak termasuk gaji 13.
Oleh sebab itu, ia berharap kondisi yang dihadapi Pemkot saat ini dapat dipahami oleh seluruh tenaga kontrak yang mengabdikan dirinya bagi negara melalui Pemerintah Kota Ambon.
“Kita doakan ke depan upaya pemerintah dan didukung oleh masyarakat akan memberikan dampak besar bagi PAD Kota Ambon, supaya memudahkan pemerintah dalam kebijakan pembangunan dan pelayanan publik di kota ini,” pungkasnya. (^/SM-05)
