suaramaluku.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyiapkan skema work from home (WFH) pegawai atau bekerja di rumah di tahun 2026 demi menyesuaikan dengan kebijakan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat (Pempus).
Hal ini disampaikan Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, usai memimpin apel pagi di Balaikota, Senin (15/12/2025)
“Kita tidak bisa meratapi dan menangisi situasi, yang dilakukan adalah menyesuaikan kondisi dampak dari berkurangnya TKD,” katanya.
Diungkapkan, dampak dari kebijakan Pempus tersebut, maka Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga akan dipotong setengah, dari yang semula dianggarkan sebesar Rp 78 milyar per tahun dikurangi menjadi Rp 39 milyar per tahun.
“Selain turunkan TPP kita berikan relaksasi bagi pegawai dengan total masuk kantor setengah tahun dan pegawai dibagi dalam dua shift kerja”.
“Contohnya, pegawai shift 1 minggu pertama pegawai masuk tiga hari dan WFH dua hari, kemudian yang minggu berikutnya bergantian, pegawai shift 2 masuk tiga hari dan WFH dua hari,” rinci Walikota.
Ia memastikan, dengan skema ini pelayanan bagi masyarakat akan tetap berjalan seperti biasa dan Pemkot dapat mengurangi beban belanja yang tidak prioritas.
Sebab harus diakui Kota Ambon telah kelebihan pegawai, akibat dari penyelesaian tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK dan Paruh Waktu.
“Jadi pelayanan tidak pernah berhenti, berjalan seperti biasa, tetapi jumlah yang masuk berkurang,” terang Walikota.
Wattimena menegaskan, kebijakan yang dilakukan ini tidak menyalahi aturan sebab telah menyurati Kementerian PAN-RB dan BKN untuk rencana WFH di tahun 2026.
“Tidak menjadi masalah, sebab kementerian juga sudah lebih dulu melakukan WFH terkait dengan efesiensi anggaran,” tandasnya. (*/SM-12)
