suaramaluku.com – Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur G. Watubun, menargetkan partainya untuk kembali merebut posisi Ketua.DPRD Kota Ambon dan juga Walikota Ambon dalam Pemilu mendatang.
Pernyataan Watubun tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PDIP se-Kota Ambon di Hotel Pacific kawasan Soya Kecil, Sabtu (9/5/2026).
Peserta kegiatan berasal dari unsur Anak Cabang dan Ranting serta juga pengurus DPC PDIP Kota Ambon yang diketuai Lucky Upulatu Nikijuluw.
“Sudah dua periode kita belum merebut lagi kursi Ketua DPRD Kota Ambon. Karena itu, saya minta DPC PDIP Kota Ambon berikan perhatian khusus. Rebutlah ketua DPRD, setelah itu barulah kursi Walikota Ambon,” ungkap Watubun, yang juga menjabat Ketua DPRD Maluku.
Untuk diingat, PDIP terakhir kali menduduki kursi ketua DPRD Kota Ambon dua periode lalu oleh Jemmy Maatita. Sebelumnya juga oleh M.J. Papilaya dan Lucky Wattimury.
Belakangan PDIP hanya menduduki posisi Wakil Ketua DPRD Kota Ambon dua periode sampai kini oleh Gerald Mailoa.
Sedangkan untuk kursi Walikota Ambon, kader terakhir PDIP yang menjabat adalah M.J. Papilaya.
Meski demikian, Walikota Ambon saat ini Bodewin M. Wattimena juga diusung PDIP namun merupakan kader dari unsur non partai.
Lebih lanjut, Watubun menegaskan, “Ambon ini rumah besar PDIP. Kita pernah melahirkan Walikota dari kader sendiri. Tetapi belakangan kita belum menemukan figur yang tepat untuk kembali memimpin kota ini. Karena itu, konsolidasi harus diperkuat,” ujarnya.
Ia juga ingatkan pentingnya jaga keutuhan internal partai. Para kader diminta hindari konflik dalam pembentukan PAC atau Ranting, serta selesaikan perbedaan pandangan melalui mekanisme organisasi.
Watubun juga menegaskan, perjuangan politik PDIP tidak boleh semata berorientasi pada perebutan jabatan, melainkan harus berpihak pada kepentingan rakyat.
Sehingga kader diminta aktif menyuarakan persoalan masyarakat, sekaligus mengawal jalannya pemerintahan secara kritis.
Ia juga tak lupa mengapresiasi langkah cepat DPC PDIP Kota Ambon yang telah memulai konsolidasi internal dan sejumlah program kerakyatan. (*/SM-05)
