suaramaluku.com – Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyatakan kemitraan dengan media massa adalah suatu kebutuhan untuk penyebaran informasi dan publikasi agar program dan kegiatan Pemerintah Kota (Pemkot) dapat diketahui oleh masyarakat.
“Percuma Walikota, Wakil Walikota, dan jajaran bekerja keras, tetapi publik tidak mengetahui apa yang dikerjakan. Karena itu, penting bagi kita untuk bekerja bersama dengan media agar berbagai program dan hasil pembangunan dapat diketahui masyarakat,” ujarnya.
Hal ini disampaikan Walikota saat memberikan paparan materi pada Konferensi Wilayah III Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Maluku di Zest Hotel Ambon, Selasa (20/10/2026).
Wattimena menjelaskan, media tidak hanya berperan menyampaikan program pemerintah, tetapi juga menjadi penyambung aspirasi masyarakat, sarana edukasi publik, dan pelaksana fungsi kontrol sosial.
Karena itu, ia menegaskan kerja sama publikasi tidak boleh menghilangkan independensi pers maupun kebebasan media dalam menyampaikan kritik.
“Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Kalau ada yang tidak benar, tugas media untuk mengkritisi dan tugas pemerintah untuk mengklarifikasi serta melakukan perbaikan,” tegasnya.
Karena itu, ia menegaskan media massa merupakan mitra strategis Pemkot Ambon dalam menyebarluaskan informasi publik, mengawal pembangunan, serta meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, kemitraan pemerintah dan media harus tetap diperkuat di tengah efisiensi anggaran melalui pola kerja sama yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, tanpa mengabaikan kebutuhan informasi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan respons cepat terhadap isu publik untuk mencegah disinformasi serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta lebih terbuka dan responsif dalam memberikan informasi kepada insan pers.
Ia berharap hubungan Pemkot Ambon dan media terus dibangun secara terbuka, profesional, dan saling menghormati, dengan tetap menjunjung keberimbangan pemberitaan serta hak publik untuk memperoleh informasi yang akurat.
“Kalau ada yang tidak benar, silakan dikritisi. Pemerintah harus memberikan klarifikasi. Kita memiliki tugas dan fungsi berbeda, tetapi tujuan kita sama, yaitu memastikan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.(*/SM-12)
