suaramaluku.com – Dinilai minim berkontribusi dalam program pembangunan di Kepulauan Kei Maluku Tenggara (Malra), Provinsi Maluku, pemberian gelar adat untuk Gubernur Maluku Murad Ismail dan istrinya Widya Ismail dipertanyakan.
Hal itu disampaikan salah satu tokoh masyarakat Kei, Dr. H. Djamaludin Koedoeboen SH MH melalui keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Sabtu (22/7/2022).
Ia menyatakan, sebagai salah satu tokoh masyarakat Malra dan Kota Tual, yang berdomisili sementara di Jakarta dirinya pertanyakan keputusan para Raja Loorsiu dan Loorlim yang memberi gelar adat kepada Gubernur Maluku Murad Ismail di Danar.
“Kalau dicermati secara baik maka sesunguhnya tidak ada prestasi Gubernur Maluku yang signifikan, bahkan tidak ada program beliau yang bombastis di Maluku Tenggara dan Kota Tual yang perlu diapresiasi berlebihan oleh Bupati dan para Raja di Kepulauan Kei,” ungkapnya.
Djamaludin menduga, pemberian gelar adat itu hanya lebih karena kepentingan Bupati Malra yang ingin dilindungi berbagai kasus hukumnya yang selama ini telah mengemuka di ruang publik dan untuk kepentingan keberlangsungan kepemimpinan tahun 2024.
“Ini mainan anak-anak kecil sebenarnya. Hanya saja para tokoh di daerah kita tidak berdaya, bahkan patut diduga karena ada iming-iming duit untuk para tokoh kita ini, jadi silakan dicek saja, semoga dugaan saya ini salah,” imbuhnya.
Ia bilang, bila dicermati, dalam statemen bupati pada saat acara tersebut yang mengancam para camat dan kepala desa yang tidak hadir agar menjauh dari beliau, bahkan pergi dan tinggalkan daerah Kei, karena mereka tidak pantas dan layak mendiami negeri Kei, telah menujukan sikap pemimpin yang arogan dan tidak paham apa itu adat, pemerintahan dan pemberian gelar adat, apalagi penobatan itu bukan di Kota Langgur, akan tetapi di kampungnya Bupati, ini sebuah pelecehan adat dan pemerintahan.
