suaramaluku.com – Hari ini, Kamis 20 February 2025, Presiden RI Prabowo Subianto mengambil sumpah jabatan 961 kepala daerah-wakil kepala daerah periode 2025-2030 di Istana Merdeka, Jakarta.
“Sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 walikota, dan 85 wakil walikota akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).
Dari 961 kepala daerah tersebut, 11 diantaranya di Provinsi Maluku. Yaitu 1 Gubernur dan Wakil Gubernur, 2 Walikota dan Wakil Walikota (Kota Ambon dan Kota Tual).
Serta 8 Bupati dan Wakil Bupati yakni Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar dan Kepulauan Aru.
Sedangkan untuk Kabupaten Buru dipending, karena masih lanjut proses sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) yang belum inkrah.
Sementara itu ada yang menarik dari figur Gubernur Maluku yang dilantik Hendrik Lewerissa (HL) dan juga Walikota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena (BMW).
Apa itu ?
Dari catatan dan referensi, ternyata sejak Gubernur Maluku pertama dijabat politisi murni yaitu Mr Johanes Latuharhary 1950-1955 dan Gubernur Maluku kedua Muhamad Djosan 1955-1960, maka setelah 65 tahun Gubernur Maluku kembali dijabat politisi murni yakni HL untuk periode 2025-2030.
Pasalnya, Latuharhary adalah tokoh pejuang Maluku di jaman awal kemerdekaan yang berasal dari Partai Indonesia Raya (PIR) serta Djosan merupakan politisi Partai Sarekat Islam (PSI).
Sedangkan HL adalah mantan Anggota DPR RI dapil Maluku dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan dia juga sebagai Ketua DPD partai tersebut.
HL juga catat sejarah sebagai politisi Partai Gerindra pertama yang jabat Gubernur Maluku. Sebelumnya gubernur berasal dari PDIP dan Partai Golkar.
Dari 13 Gubernur Maluku definitif sejak 1950, mayoritas berasal dari unsur TNI, Polri dan ASN.
Ada juga yang dari parpol namun bukan politisi murni. Seperti Karel Ralahalu berlatar belakang TNI jadi kader PDIP, Said Assagaff latar belakang ASN jadi kader Partai Golkar dan Murad Ismail latar belakang Polri jadi kader PDIP.
Selain HL, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath juga mencatat sejarah. Sebab beliau adalah satu-satunya mantan Bupati di Maluku yang jadi Wagub.
MURNI ASN
Sementara itu, berbeda dengan HL. Figur Bodewin Melkias Wattimena (BMW) juga tercatat sebagai Walikota Ambon definitf pertama dari unsur Aparatur Sipil Negeri (ASN) murni.
Pasalnya, catatan arsip dari 16 Walikota Ambon yang pertama dijabat oleh F.H. Pieter 1946-1950, banyak yang ditunjuk/diangkat namun masa jabatannya tidak capai 5 tahun sudah diganti. Mereka kebanyakan ASN Pemprov Maluku tetapi tidak undur diri dan usai menjabat kembali sebagai ASN.
Mayoritas Walikota Ambon definitif sejak tahun 1969 hingga 2001 dijabat oleh perwira menengah dari unsur TNI AL dan TNI AD yang dipilih oleh DPRD.
Namun sejak runtuhnya orde baru dan pemilihan langsung kepala daerah pada 2001, maka BMW tercatat sebagai Walikota Ambon 2025-2030 yang pertama berlatar belakang ASN murni.
Jabatannya sebagai ASN adalah menjabat Sekretaris DPRD (Sekwan) Maluku. BMW juga sempat menjadi Penjabat (Pj) Walikota Ambon selama dua tahun 2022-2024. Ia kemudian undur diri dari ASN untuk maju dalam Pemilukada 2024.
Sebenarnya juga ada Walikota Ambon sebelumnya yang juga berprofesi ASN yakni M.J. Papilaya di periode 2001-2011. Beliau merupakan akademisi Unpatti, namun merangkap sebagai politisi PDIP dan jadi Ketua DPRD.
Di sisi lain, Wakil Walikota Ambon Elly Toisuta juga catat sejarah sebagai Wawali perempuan kedua setelah Olivia Latuconsina. (NP)
