suaramaluku.com – Penantian panjang pengabdian sebagai pegawai honorer di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, akhirnya terbayar setelah resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Momentum itu terjadi, setelah sebanyak 1.152 tenaga honorer di Pemkot Ambon diangkat jadi PPPK Formasi Tahun 2024 Tahap I yang pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, di Ballroom Maluku City Mall (MCM), Rabu (1/10/2025).
Pelantikan tersebut sesuai dengan SK Walikota Ambon Nomor 3410-4483 Tahun 2025.
Menurut Wattimena, pelantikan ini sebagai momen bersejarah yang menjadi jawaban atas penantian belasan hingga puluhan tahun para tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Ditegaskan, Pemkot Ambon tidak akan lagi mengangkat tenaga honorer maupun pegawai kontrak. Juga melarang seluruh pimpinan OPD untuk merekrut tenaga honorer baru.
Walikota menjelaskan, pelantikan tahap I ini semula direncanakan bersamaan dengan PPPK tahap II dan paruh waktu. Namun, karena proses administrasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum tuntas, pelantikan dilakukan secara bertahap.
Saat ini, sekitar 700 PPPK tahap II dan 250 PPPK paruh waktu masih dalam proses verifikasi administrasi. Jika tuntas, pelantikan dijadwalkan dalam dua pekan ke depan.
Dari 250 PPPK paruh waktu tersebut, 173 orang merupakan peserta yang sebelumnya telah masuk dalam database BKN namun tidak lulus seleksi, sementara 77 lainnya sempat tidak terdaftar namun tetap diperjuangkan Pemkot Ambon.
Para PPPK yang baru dilantik akan menjalani masa kontrak terhitung 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026. Kontrak tersebut dapat diperpanjang hingga usia pensiun, dengan catatan evaluasi kinerja secara berkala.
Selain itu, Walikota juga menyoroti fenomena banyaknya tenaga honorer yang menyampaikan keluhan melalui media sosial. Ia mengingatkan agar setiap aspirasi disampaikan melalui jalur resmi yang tersedia.
Pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi birokrasi Pemkot Ambon, sekaligus menutup babak panjang ketidakpastian bagi para tenaga honorer yang telah mengabdi antara 10 hingga 20 tahun.
Dengan berakhirnya persoalan status honorer, Pemkot Ambon kini berfokus pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara lebih optimal.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Walikota Ambon Ely Toisutta, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon, Kepala UPT BKN Ambon, Pj. Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette, serta para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Ambon.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon, Steven Dominggus, telah berikan keterangan terkait rencana pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Kota Ambon, Senin (29/9/2025). (*/SM-05)
