Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengatakan, 2-3 tahun terakhir ada perbincangan arus balik desentralisasi. Hal ini terjadi karena ketidaksabaran dengan proses otonomi daerah.
Kondisi ini juga terjadi akibat menguatnya oligarki politik dan oligarki ekonomi. “Padahal dalam otonomi daerah membutuhkan akses politik dan ekonomi yang ekslusif. Otonomoidaerah membutuhkan desain politik yang memungkinkan semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Ini jadi perhatian kita bersama,” kata Herman.
Sedangkan, Rektor Universitas Prasetya Mulya Prof Dr Djisman Simandjuntak mengatakan, kurun waktu sejak 1998 hingga saat ini sebenarnya bangsa Indonesia masih masuk fase transisi dari sistem sentralistik ke desentralistik.
“Tapi harus diakui bahwa kultur dan jiwa masyarakat Indonesia adalah kultur atau jiwa sentralistik. Jadi belum bisa menumbuhkan kultur diversitas yang sungguh sungguh menghargai keragaman,” kata Djisman.
Menurut Djisman, tantangan otonomi daerah adalah rekrutmen politik. Misal masalah nepotisme. Kultur nepotisme sangat kental di parpol. Selain itu pola kaderisasi di parpol juga masih sangat kurang.
Padahal salah satu faktor penting yang juga menghambat otonomi daerah adalah faktor aktor daerah. Yakni meliputi pemimpin daerah dan elite politik daerah.
“Diperlukan sistem rekrutmen politik yang baik. Sehingga sebuah jabatan kepala daerah supaya jangan sampai seperti sesuatu yang jatuh dari langit. Melainkan harus melalui sistem rekrutmen politik yang bagus. Untuk menciptakan rekrutmen politik yang bagus diperlukan pendidikan politik masyarakat agar masyarakat bisa memilih kepala daerah dengan rasional dan bukan emosional,” pungkas dia.(*)
