Karena itu, pihaknya dan Pj dari Kabupaten Buru, Seram Bagian Barat dan Kepulauan Tanimbar telah berkordinasi dengan pihak istana negara dan disetujui untuk ikut pertemuan secara virtual dari daerahnya masing-masing.
“Pihak istana setuju. Jadi, khusus untuk para Penjabat dari Maluku dan juga Papua diijinkan ikut melalui virtual,” ungkapnya.
Sesuai diberitakan pengarahan Jokowi tersebut, meliputi beberapa hal diantaranya kedisiplinan administrasi negara, integritas kepemimpinan wilayah, dan perencanaan program.
Sebelumnya, pemerintah menunjuk sejumlah penjabat kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota untuk isi kekosongan kepemimpinan dan mereka telah dilantik pada 22-24 Mei 2022 lalu.
Kekosongan itu terjadi karena adanya Pilkada pada 2024. Undang-Undang Pilkada meniadakan pilkada pada 2022 dan 2023. Seluruh pelaksaan nanti digelar November 2024. (NP)
