“Visi BP2KTI yaitu menjadikan KTI lebih maju dan berkembang serta berdaya saing untuk kesejateraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia 2021- 2045,” ujar akademisi Unpatti ini.
Sedangkan misinya adalah memberikan advokasi pemerintah daerah di KTI dalam rangka perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan humaniora. Membangun sinergitas antar Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di KTI serta membangun kerjasama dengan Lembaga-Lembaga pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri.
Juga memfasilitasi Pemerintah Daerah KTI dalam menarik investasi dalam dan luar negeri. Memfasilitasi kepentingan KTI dalam rencana pembangunan nasional jangka pendek, menengah, dan jangka panjang menuju 100 tahun Indonesia Merdeka, 2045.
Selain itu, maksud BP2-KTI dibentuk untuk mempercepat pembangunan di KTI, sehingga terwujud masyarakat yang mandiri, sejahtera, adil, dan makmur.
Tujuan nya untuk membantu pemerintah daerah KTI dalam perencanaan yang berbasis government entrepreneurship, sehingga tercipta penganggaran yang efisien dan relevan; melaksanakan riset dan kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang diwujudkan dalam berbagai sektor pembangunan; serta dampingi pemerintah daerah memberikan pertimbangan pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi di KTI.
Lebih lanjut dikatakan, untuk mencapai maksud dan tujuan, BP2-KTI melaksanakan riset dan kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang diwujudkan dalam berbagai sektor pembangunan. Usaha BP2-KTI diwujudkan dalam bentuk riset, konsultasi, pendampingan, dan kegiatan lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Penentu kebijakan dan penanggung jawab riset, konsultasi, pendampingan dan kegiatan lainnya.
Terkait dengan itu, sasaran pembangunan KTI adalah percepatan di semua sektor menekankan pada penyediaan infrastruktur tepat guna dan tepat sasaran untuk bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, melalui sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan budaya kerja serta peningkatan daya saing daerah/wilayah berbasis pulau/kepulauan, provinsi, dan kabupaten/kota.
William mencontohkan beberapa bidang kesenjangan kawasan maupun potensi yang dimiliki KTI namun belum ditangani dengan maksimal berbasis riset.
