Lebih Lanjut, terkait dengan itu, Tiven menyampaikan pernyataan sikap GMKI Cabang Ambon menyangkut dengan implementasi LIN dan ANP di antaranya :
1. Pemerintah dan Masyarakat Harus Bergerak Bersama:
Pemprov Maluku mesti tampil di ruang publik untuk memberikan arah terkait dengan persoalan LIN dan ANP, terutama sejauhmana progres atau perkembangan dari program strategis tersebut. Agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, melainkan masyarakat turut bergerak bersama mendukung jalannya LIN dan ANP bagi kesejahteraan Provinsi Maluku. Sampai pada titik ini kita mesti membangun komitmen bahwa LIN dan ANP harus dikawal sampai terealisasi.
2. Pemprov Maluku Harus Siapkan Lokasi Garapan Alternatif:
Kalaupun di Waai dan Liang adalah lokasi yang bermasalah berdasarkan Visibility Study. Pemprov Maluku harus menyiapkan lokasi alternatif sebagai lokus garapan agar tujuan realisasi LIN dan ANP dapat tercapai. Karena di Maluku masih banyak lokasi yang dari segi kesiapan bisa dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan program strategis tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian dari tingkat kesiapan Kota Ambon mencapai 78,88%, Kota Tual 76,47%, Kepulauan Aru 72, 051% dan lain sebagainya. Kalau tujuan utamanya LIN dan ANP untuk kesejateraan Maluku maka letak tidak menjadi persoalan yang penting masih berada pada Daerah Otonomi Provinsi Maluku. Sehingga jika serius semestinya ada lokasi alternatif untuk pembangunan.
3. Mendorong Kepada Pemprov Maluku untuk Menyiapkan SDM yang Berkualitas
Memperhatikan program strategis LIN dan ANP, maka akan berefek besar bagi Maluku dalam penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu dari saat ini Pemprov Maluku sudah seharusnya menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang kompeten dan berkualitas dalam menyambut realisasi LIN dan ANP.
4. Mendorong Pemprov Maluku untuk Responsif Manfaatkan Fasilitas Tol Laut
Program LIN dan ANP, sejatinya akan menopong, visi Poros Maritim Dunia sekaligus sebagai akses untuk memanfaatkan fasilitas Tol laut. Dengan demikian Pemprov Maluku harus responsif dan memanfaatkan fasilitas Tol laut. Mengingat selama ini fasilitas Tol laut belum cukup dimanfaatkan secara produktif.
Contohnya, kapal yang datang dari arah Barat ke Timur penuh dengan muatan, namun kembali tidak dengan muatan yang sama. Kedepannya Pemprov Maluku mesti mengoptimalkan Tol laut guna menopang pembangunan Maluku terutama kesejahteraan masyarakat. (SM-05)
