Selan 12 nama tersebut, beredar juga beberapa nama lain nya yaitu Hadi Sulaiman (Kepala Balai Diklat), Dominggus Kaya (Kepala Biro Pemerintahan Pemprov), dan Sobirin Surjadi (Kepala Dinas Penanaman Modal Terpafu Satu Pintu) serta Andre Adriansz (Kepala Satpol PP Pemprov).
Didalam SE Mendagri tanggal 4 April 2022 tersebut, dijelaskan persyaratan kriteria dan dokumen pendukung pengusulan Penjabat Walikota dan Bupati yaitu menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan, melampirkan SK Pangkat dan SK Jabatan terakhir dan biodata calon Penjabat Bupati Walikota, serta melampirkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) selama tiga tahun terakhir sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik.
Terkait dengan itu, sumber media ini mengatakan, Kemendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah pasti alan menyeleksi pendidikan penjenjangan jabatan para pejabat Eselon 2 tersebut; misalnya saja sudah ikut PIM 2 atau belum ?
“Empat kriteria dalam Surat Efaran Mendagri itu jelas. Diantaranya persyaratan pendidikan penjenjangan kepegawaian. Meski eselon 2 tapi belum ikut PIM 2, ya pasti dipertimbangkan. Begitu juga soal rekam jejak lain yang berhubungan dengan kenetralan dan konflik kepentingan, seperti kedekatan dengan parpol misalnya;” ungkap sumber tetsebut.
Selain itu, tambahnya, pejabat eselon 2 yang baru menjabat kepala dinas dan badan beberapa bulan saja yang diusulkan; tentu akan jadi pertimbangan Menfagri.
“Sebab ini soal kepemimpinan Penjabat Kepala Daerah, tentu aspek pengalaman di pemerintahan juga jadi perhatian,” ujarnya lagi. (NP)
